𝗗𝗔𝗙𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗞𝗜𝗧 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗗𝗜𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜 𝗞𝗘𝗦𝗘𝗛𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛

𝗗𝗔𝗙𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗞𝗜𝗧 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗗𝗜𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜 𝗞𝗘𝗦𝗘𝗛𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧𝗔𝗛

Meskipun BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah, namun tidak semua layanan medis ditanggung.
Terdapat 21 jenis pelayanan yang tidak dijamin, termasuk estetika, infertilitas, pengobatan alternatif, dan cedera kerja yang sudah dijamin program lain.

Berdasarkan 𝙋𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙨 𝙣𝙤 82 𝙏𝙖𝙝𝙪𝙣 2018 𝙋𝙖𝙨𝙖𝙡 52 𝙖𝙮𝙖𝙩 1, ada 21 layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh asuransi kesehatan pemerintah, berikut keterangannya.
1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan asuransi kesehatan pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alcohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan; atau
21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain

(humiw)