𝗚𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗞𝗜𝗧 𝗔𝗞𝗜𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗚𝗨𝗡𝗔𝗔𝗡 𝗡𝗔𝗥𝗞𝗢𝗕𝗔 𝗧𝗔𝗞 𝗗𝗜𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗣𝗝𝗦

𝗚𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗞𝗜𝗧 𝗔𝗞𝗜𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗚𝗨𝗡𝗔𝗔𝗡 𝗡𝗔𝗥𝗞𝗢𝗕𝗔 𝗧𝗔𝗞 𝗗𝗜𝗧𝗔𝗡𝗚𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗣𝗝𝗦

Secara aturan resmi, gangguan mental atau penyakit akibat penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kondisi yang timbul karena kesengajaan atau penyalahgunaan zat terlarang masuk dalam daftar PENGECUALIAN.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗝𝗦 𝗱𝗮𝗻 𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮
-Pengecualian Regulasi : Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan menegaskan bahwa gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau narkoba tidak dijamin oleh BPJS.
-Rehabilitasi : Biaya rehabilitasi medis atau pemulihan akibat adiksi narkoba tidak dicover oleh BPJS.
-Kasus Murni Jiwa: Jika gangguan kejiwaan murni (seperti skizofrenia , bipolar, dan lainnya) terjadi tanpa kaitan dengan penyalahgunaan narkoba aktif, layanan poli jiwa dan psikiater dijamin oleh BPJS. Namun, penegakan diagnosis ada pada penilaian dokter spesialis.
-Alternatif Penanganan Gratis Lembaga Terkait : Pemulihan akibat narkoba disediakan secara gratis melalui lembaga resmi negara.
-Fasilitas Rujukan : Pasien dapat mendatangi pusat rehabilitasi di bawah Badan Narkotika Nasional (BNN) atau rumah sakit rujukan khusus yang ditunjuk pemerintah.

𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶
Aturan resmi yang mengatur bahwa gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat, narkoba, dan alkohol tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan tercantum dalam :
1.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol termasuk salah satu kondisi yang tidak dapat ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
2.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 52 ayat 1 huruf a), yang juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2020.
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a mengenai pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
4.Diperkuat oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materi terkait penjaminan rehabilitasi atau sakit akibat narkoba.

𝗣𝗼𝗶𝗻 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁
•Pelayanan rehabilitasi medis AKIBAT KETERGANTUNGAN NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) DIKECUALIKAN DARI PENJAMINAN JKN.
•Pembiayaan penanganan korban penyalahgunaan narkoba dialokasikan melalui instansi lain seperti Kementerian Kesehatan, APBD, atau Badan Narkotika Nasional (BNN).
•Gangguan kejiwaan atau mental murni (seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan l kecemasan, dan lainnya) DI LUAR KASUS AKIBAT KETERGANTUNGAN OBAT/NARKOBA TETAP DITANGGUNG OLEH BPJS KESEHATAN.

(humiw)